Notification

×

Iklan

Iklan

Dugaan Pengalihan Bansos Desa Beber: Polres Lombok Tengah Konfirmasi 10 Saksi Telah Diwawancarai LOMBOK TENGAH

Minggu, 15 November 2026 | November 15, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-16T15:59:16Z


LOMBOK TENGAH — Penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait penyaluran bantuan pangan pemerintah Tahun Anggaran 2026 di Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, terus berproses. Polres Lombok Tengah telah resmi menyampaikan perkembangan hasil penyelidikannya kepada pihak pelapor.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) bernomor SP2HP/1033/XI/Res.3.1/2026/Reskrim tertanggal 14 November 2026 yang ditujukan kepada pelapor Zainudin, laporan pengaduan masyarakat tertanggal 13 September 2026 telah dilakukan tahap penyelidikan.

Dalam proses tersebut, pihak kepolisian telah meminta keterangan dari 10 orang saksi serta melakukan koordinasi dengan Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat. Meski demikian, penyidik menyatakan masih diperlukan penyelidikan lebih lanjut guna memenuhi unsur-unsur pidana terhadap perkara yang dilaporkan.

Pelapor Harap Proses Berjalan Transparan dan Objektif

Zainudin selaku pelapor berharap pihak kepolisian dapat terus mendalami perkara ini secara profesional, transparan, dan objektif.

"Pengalihan data penerima bantuan pangan pemerintah adalah persoalan serius karena menyangkut hak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sesuai ketentuan," ujar Zainudin.

Ia meminta proses penyelidikan tidak hanya berhenti pada pengumpulan keterangan saksi, tetapi juga mampu mengungkap mekanisme penyaluran, perubahan data penerima, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab jika ditemukan pelanggaran. Masyarakat juga berharap apabila ditemukan unsur tindak pidana, perkara dapat segera ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.

Penyelidikan Masih Berlanjut

Dalam surat tersebut, Polres Lombok Tengah mencantumkan Ipda Budi Laskary, S.H. selaku penyelidik yang dapat dihubungi apabila pelapor mengalami kendala selama proses berlangsung.

Publik kini menantikan hasil pendalaman lebih lanjut. Bantuan sosial merupakan hak masyarakat yang memenuhi kriteria, sehingga setiap dugaan penyimpangan perlu ditelusuri secara terbuka dan akuntabel agar tidak merugikan warga yang benar-benar membutuhkan.

penulis: zainudin 

×
Berita Terbaru Update