Notification

×

Iklan

Iklan

Viral Surat Pengeluaran dari Dusun Paok Kuning, Nurhadi: Banyak Tanda Tangan Diduga Dipalsukan, Tunjukkan Bukti di Depan Hukum

Kamis, 19 November 2026 | November 19, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-19T08:27:30Z


 

LOMBOK TENGAH — Sebuah surat pernyataan yang mengatasnamakan sejumlah warga Lengkok Paek, Dusun Paok Kuning, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, menjadi perbincangan hangat setelah beredar di media sosial. Surat tersebut berisi tuntutan agar Nurhadi dikeluarkan dari wilayah dusun dengan alasan keberadaannya dianggap menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, awak media menemui Nurhadi untuk meminta keterangan dan klarifikasi secara langsung.

Nurhadi membenarkan bahwa beberapa hari sebelumnya sejumlah warga datang ke kediamannya dan menyampaikan tuntutan agar dirinya dikeluarkan secara permanen dari dusun tempat tinggalnya.

"Saya mempertanyakan, apa kesalahan saya sehingga harus dikeluarkan dari dusun ini? Apakah karena saya membuat surat permohonan hearing ke kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah?" ungkap Nurhadi.

Ia menduga tuntutan tersebut berkaitan dengan tiga persoalan yang sebelumnya ia sampaikan melalui surat permohonan hearing kepada DPRD Lombok Tengah, yaitu status tempat ibadah salat Jumat, dugaan penggunaan sumur bor hasil swadaya masyarakat untuk kepentingan pribadi, serta dugaan penggelapan bansos dan pengalihan data penerima manfaat yang diduga dilakukan tanpa prosedur yang berlaku.

Nurhadi: Tunjukkan Bukti Nyata, Kita Buktikan di Depan Hukum

Lebih lanjut, Nurhadi menegaskan bahwa setiap tuduhan harus disertai bukti yang jelas dan terukur. Ia juga menyampaikan dugaan serius terkait keaslian dokumen yang beredar.

"Saya menduga dalam tanda tangan yang dibubuhkan dalam surat tersebut, banyak yang dipalsukan," ungkapnya.

"Terkait pernyataan yang muncul, saya tegaskan: jika ada bukti — berbentuk apa dan ketidaknyamanan masyarakat seperti apa, serta bukti ketidaknyamanannya seperti apa — maka nanti di depan hukum kita buktikan," ujarnya.

Ia juga merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam memperjuangkan kejelasan informasi publik.

"Kami bicara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan aturan tersebut, kami berhak mendapatkan informasi, apa pun statusnya," tegas Nurhadi.

Penyampaian aspirasi melalui lembaga legislatif, katanya, merupakan langkah sah yang ditempuhnya untuk meminta kejelasan atas persoalan-persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Ia menyayangkan tuntutan pengeluaran justru muncul setelah persoalan tersebut disampaikan kepada DPRD.

Nurhadi juga menegaskan tidak akan tinggal diam apabila nama baik dirinya dan keluarganya terus-menerus tercemar.

"Saya akan menuntut oknum-oknum yang sudah mencemarkan nama baik saya dan keluarga saya," tegasnya.

Diperlukan Klarifikasi dari Semua Pihak

Persoalan ini diharapkan tidak berkembang menjadi konflik sosial yang berkepanjangan di tengah masyarakat Desa Beber. Setiap warga memang berhak menyampaikan aspirasi dan kritik, namun penyelesaian perbedaan pendapat harus tetap mengedepankan musyawarah, dialog, dan hukum yang berlaku

Hingga berita ini disusun, keterangan yang diperoleh baru berasal dari pihak Nurhadi dan dokumen surat pernyataan yang beredar. Awak media masih akan meminta klarifikasi dari warga yang menandatangani surat tersebut, Pemerintah Desa Beber, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan yang dipersoalkan, sehingga duduk perkara dapat diketahui secara utuh, objektif, dan tidak menimbulkan kesimpulan sepihak di tengah masyarakat.


Penulis: Zainudin

×
Berita Terbaru Update