Notification

×

Iklan

Iklan

Amak Turun Kecewa atas Sengketa Tanah di Pujut, LSM KPK RI NTB Minta PT Hakuna Matata Berikan Klarifikasi

Rabu, 11 November 2026 | November 11, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-11T16:15:09Z
LOMBOK TENGAH – Sengketa jual beli tanah di kawasan Bangket Parak, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, menjadi sorotan setelah Amak Turun menyampaikan keberatan atas dugaan tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran oleh PT Hakuna Matata sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

Melalui LSM KPK RI NTB, pihak Amak Turun menyatakan kecewa terhadap perkembangan persoalan tersebut. Mereka menilai perusahaan belum memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian jual beli tanah.

Berdasarkan keterangan LSM KPK RI NTB, objek tanah yang dipersoalkan berada di Bangket Parak, Desa Mertak, Kecamatan Pujut. Sementara itu, PT Hakuna Matata disebut beralamat di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

Perjanjian Jual Beli Dipersoalkan

Lalu Suhaili, Ketua Umum LSM KPK RI NTB, menjelaskan bahwa perjanjian jual beli tanah tersebut sebelumnya dibuat di hadapan Notaris Habibillah dengan jangka waktu pembayaran selama dua tahun.

Namun, menurut keterangan pihak Amak Turun, kewajiban pembayaran belum dipenuhi hingga batas waktu yang disepakati berakhir.

Ia menyebut Amak Turun kemudian memberikan kesempatan melalui kesepakatan ulang atau adendum. Akan tetapi, pihaknya menilai kesepakatan lanjutan tersebut juga belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

“Pemilik tanah sudah beritikad baik dengan memberikan kesempatan kedua. Namun, menurut keterangan yang kami terima, kesepakatan tersebut kembali tidak dipenuhi,” ujar Lalu Suhaili.

LSM Pertanyakan Legalitas dan Tanggung Jawab Perusahaan

LSM KPK RI NTB bersama pihak Amak Turun juga mempertanyakan transparansi legalitas perusahaan serta kapasitas hukum pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan usaha PT Hakuna Matata.

Dua orang yang disebut sebagai penanggung jawab perusahaan, yakni Kamelo dan Aitor, menurut keterangan pihak LSM merupakan warga negara asing.

Atas hal tersebut, Lalu Suhaili meminta agar instansi terkait, termasuk Kantor Imigrasi, melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terdapat dasar untuk menindaklanjutinya.

“Kami meminta kejelasan mengenai pertanggungjawaban perusahaan serta memastikan seluruh aktivitas usaha dan keberadaan pihak-pihak yang terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Berikan Tenggang Waktu 3 x 24 Jam

Dalam pernyataan sikapnya, LSM KPK RI NTB bersama kuasa hukum Amak Turun, Drs. Eddy KM Batubara, S.H., M.Pd., M.Kn., menyampaikan permintaan agar PT Hakuna Matata segera memberikan penyelesaian.

Mereka memberikan tenggang waktu 3 x 24 jam kepada pihak perusahaan untuk memberikan kepastian penyelesaian, dengan dua pilihan yang diajukan, yakni memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian atau menyelesaikan pengembalian objek tanah kepada pihak yang mengklaim sebagai pemiliknya sesuai mekanisme hukum.

Lalu Suhaili juga meminta Kamelo dan Aitor agar memberikan penjelasan serta menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Siapkan Langkah Hukum

Apabila tidak ada penyelesaian, LSM KPK RI NTB dan pihak Amak Turun menyatakan akan mempertimbangkan sejumlah langkah hukum, antara lain:

  1. Menyampaikan laporan kepada Polres Lombok Tengah terkait dugaan tindak pidana yang dinilai perlu diperiksa oleh aparat penegak hukum.
  2. Mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Kantor Imigrasi terkait status keimigrasian pihak yang bersangkutan.
  3. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Praya untuk meminta penyelesaian sengketa perjanjian, pengembalian objek tanah, serta tuntutan ganti rugi apabila memiliki dasar hukum.
  4. Menyampaikan perkembangan persoalan kepada publik secara terbuka.

Lalu Suhaili menegaskan bahwa pihaknya menginginkan persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku dan meminta seluruh pihak menghormati proses penyelesaian sengketa.

PT Hakuna Matata Belum Memberikan Tanggapan

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh tanggapan resmi dari PT Hakuna Matata maupun Kamelo dan Aitor mengenai keberatan serta pernyataan yang disampaikan pihak Amak Turun dan LSM KPK RI NTB.

Warta Nusantara membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi PT Hakuna Matata, Kamelo, Aitor, maupun pihak terkait lainnya agar informasi mengenai sengketa tanah tersebut dapat disampaikan secara berimbang.

Perkembangan persoalan ini akan terus dipantau sesuai informasi dan keterangan dari pihak-pihak terkait.

Laporan: Redaksi LSM KPK RI NTB


WARTA NUSANTARA
Menyajikan Fakta, Menginspirasi Bangsa.

×
Berita Terbaru Update