LOMBOK TENGAH — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Reformasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing kepada Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Permohonan tersebut berkaitan dengan tiga persoalan yang menjadi perhatian masyarakat di Desa Beber, Kecamatan Batukliang.
Surat permohonan tertanggal 2 November 2026 dengan nomor 00/LSMR/LBH/V/2026 itu memuat sejumlah aspirasi dan laporan mengenai pelayanan publik serta kebijakan di wilayah Desa Beber.
Tiga persoalan yang diminta untuk dibahas bersama DPRD Lombok Tengah meliputi dugaan pengalihan bantuan beras, pengelolaan sumur bor kelompok tani, serta kejelasan status musala yang difungsikan sebagai masjid.
Dugaan Pengalihan Bantuan Beras
Persoalan pertama yang disoroti adalah dugaan pengalihan hak bantuan beras dari masyarakat yang dinilai berhak menerima kepada pihak yang diduga tidak berhak.
Dalam suratnya, LSM Reformasi menyebut adanya laporan polisi yang sebelumnya dibuat oleh ORMAS GARDA NTB terkait persoalan tersebut. LSM Reformasi meminta agar laporan itu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.
Pengelolaan Sumur Bor Kelompok Tani
Persoalan kedua berkaitan dengan pengelolaan bantuan sumur bor kelompok tani yang berada di Dusun Paok Kuning, Desa Beber.
LSM Reformasi mempertanyakan dugaan bahwa fasilitas sumur bor yang diperuntukkan bagi kelompok tani tersebut dikuasai atau dimanfaatkan secara pribadi oleh seseorang.
Menurut LSM Reformasi, persoalan ini perlu mendapat penjelasan agar bantuan pemerintah benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi para petani.
Kejelasan Status Musala yang Difungsikan sebagai Masjid
Persoalan ketiga menyangkut status sebuah musala yang disebut telah digunakan sebagai masjid untuk pelaksanaan salat Jumat.
Dalam surat permohonan hearing, LSM Reformasi mempertanyakan informasi mengenai jumlah jamaah yang disebut kurang dari 40 orang serta kelengkapan izin atau ketentuan administratif terkait penggunaannya.
LSM Reformasi meminta pemerintah dan instansi terkait memberikan penjelasan mengenai status tempat ibadah tersebut berdasarkan aturan yang berlaku, sehingga persoalan tidak berkembang menjadi polemik di tengah masyarakat.
Hearing Diusulkan pada 9 November 2026
Sebagai tindak lanjut, LSM Reformasi mengusulkan pelaksanaan hearing dengan rincian:
- Hari/Tanggal: Senin, 9 November 2026
- Waktu: 09.30 WITA hingga selesai
- Tempat: Ruang Rapat DPRD Kabupaten Lombok Tengah
- Agenda: Dengar pendapat terkait persoalan kebijakan dan pelayanan publik di Desa Beber
LSM Reformasi menyatakan akan membawa data pendukung serta menghadirkan perwakilan masyarakat terdampak yang diperkirakan berjumlah sekitar 50 orang.
Surat permohonan tersebut ditandatangani Sekretaris Jenderal LSM Reformasi, Abdul Wasid, dan Koordinator Lapangan, Nurhadi.
Tembusan surat disampaikan kepada sejumlah lembaga dan instansi, di antaranya KPK RI, BPKP Perwakilan Provinsi NTB, BPK Perwakilan NTB, Kapolres Lombok Tengah, Kapolsek Batukliang, Bupati Lombok Tengah, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Inspektorat, Kementerian Agama, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Kepala Desa Beber.
Melalui permohonan hearing tersebut, LSM Reformasi berharap DPRD Lombok Tengah menjalankan fungsi pengawasan dan memfasilitasi penyelesaian persoalan yang disampaikan masyarakat.
Perhatian kini tertuju kepada DPRD Lombok Tengah dan instansi terkait untuk memberikan ruang klarifikasi serta penjelasan terbuka atas ketiga persoalan tersebut. Setiap dugaan yang disampaikan diharapkan dapat ditelusuri secara objektif, dengan mengedepankan bukti, transparansi, dan mekanisme yang berlaku.
Penulis: Zainudin
WARTA NUSANTARA
Menyajikan Fakta, Menginspirasi Bangsa.
