Notification

×

Iklan

Iklan

‎Surat Mediasi Sengketa Tanah Waris Tak Kunjung Ditanggapi, Suhardi Pertanyakan Tanggung Jawab Pemdes Sepakek

Sabtu, 14 November 2026 | November 14, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-15T07:21:58Z


‎LOMBOK TENGAH – Belum adanya tanggapan dari Pemerintah Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, terhadap surat permohonan mediasi terkait sengketa tanah warisan menuai pertanyaan dari Suhardi selaku pemohon.

‎Suhardi diketahui telah melayangkan surat permohonan fasilitasi mediasi kepada Kepala Desa Sepakek pada 13 Oktober 2026. Surat tersebut berisi permohonan agar pemerintah desa memfasilitasi musyawarah antara dirinya dengan sejumlah pihak, yakni Amak Nur, Nurmin, Suhirman, serta pihak terkait lainnya yang berdomisili di Dusun Pidendang, Desa Sepakek.

‎Dalam surat permohonannya, Suhardi menjelaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan tanah warisan keluarga. Ia mengaku hingga saat ini belum memperoleh hak waris yang menurutnya menjadi bagiannya.

‎Sebelumnya, upaya penyelesaian secara kekeluargaan disebut telah dilakukan. Namun, upaya tersebut belum membuahkan kesepakatan. Karena itu, Suhardi berharap pemerintah desa dapat hadir sebagai fasilitator untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui jalur musyawarah.

‎Namun, sejak surat disampaikan pada 13 Oktober hingga 12 November 2026, Suhardi mengaku belum menerima tanggapan maupun kepastian tindak lanjut dari Pemerintah Desa Sepakek.

‎Kondisi tersebut membuat Suhardi mempertanyakan sejauh mana peran dan tanggung jawab pemerintah desa dalam merespons keluhan masyarakat, khususnya ketika warga membutuhkan fasilitasi penyelesaian persoalan di lingkungan desa.

‎"Untuk apa kami menyampaikan surat secara resmi kepada pemerintah desa jika sampai sekarang belum ada tanggapan ataupun kepastian? Kami hanya berharap pemerintah desa bisa memfasilitasi mediasi agar persoalan ini mendapatkan jalan keluar," demikian inti keluhan yang disampaikan Suhardi.

‎Sorotan juga datang dari Kepala Kewilayahan Dusun Selakan. Ia meminta Pemerintah Desa Sepakek agar benar-benar memperhatikan keluhan masyarakat dan tidak membiarkan persoalan warga berlarut-larut tanpa kejelasan.

‎Menurutnya, salah satu peran penting kepala desa adalah membangun komunikasi, menjaga kerukunan, serta memfasilitasi warganya dalam mencari penyelesaian atas persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat demi terciptanya keamanan dan kenyamanan bersama.

‎Ia juga menilai, apabila permohonan warga yang disampaikan secara resmi tidak mendapatkan respons, maka hal tersebut patut menjadi bahan evaluasi terhadap tanggung jawab pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

‎"Jangan sampai masyarakat merasa tidak mendapatkan perhatian ketika menyampaikan persoalan kepada pemerintah desa. Kami berharap Kepala Desa Sepakek dapat memberikan respons dan memfasilitasi persoalan ini agar tidak semakin berlarut-larut," ungkapnya.

‎Persoalan ini menjadi pengingat bahwa pelayanan pemerintah desa tidak hanya sebatas urusan administrasi, tetapi juga menyangkut kehadiran pemerintah dalam membangun komunikasi dan membantu masyarakat mencari jalan keluar atas persoalan yang terjadi di lingkungannya.

‎Meski demikian, fasilitasi mediasi oleh pemerintah desa tidak serta-merta menentukan siapa yang berhak atas tanah warisan tersebut. Persoalan hak kepemilikan maupun pembagian warisan tetap harus diselesaikan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

‎Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan atau tanggapan dari Kepala Desa Sepakek terkait alasan belum adanya tindak lanjut atas surat permohonan mediasi tersebut.

‎Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala Desa Sepakek maupun pihak-pihak terkait lainnya guna memperoleh informasi yang berimbang.

‎

‎penulis: zainudin


‎

×
Berita Terbaru Update