1. *Program perbaikan jalan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.* Usulan Musrenbang 2025 didominasi persoalan jalan, dan dokumen kinerja pemerintah juga mencatat target persentase jalan kondisi mantap belum tercapai.
2. *Penerangan jalan umum masih menjadi kebutuhan.* Pada 2025, Pemkab bahkan menerbitkan surat edaran agar pemerintah desa menganggarkan penerangan jalan dan pengelolaan sampah, yang menunjukkan persoalan ini masih membutuhkan penanganan serius.
3. *Akses air bersih dan sanitasi belum merata.* Air bersih masih menjadi keluhan masyarakat dan tetap masuk strategi pemerintah dalam pengurangan kemiskinan.
4. *Program penanggulangan kemiskinan perlu terus dievaluasi.* Angka kemiskinan memang turun menjadi 10,68% pada 2025, tetapi masih terdapat kantong kemiskinan yang cukup tinggi, terutama di beberapa kecamatan.
5. *Penanganan stunting belum boleh dianggap selesai.* Pemerintah masih melaksanakan program khusus, rembuk, dan sinkronisasi penanganan stunting sampai 2026. Artinya, persoalan ini masih membutuhkan intervensi yang lebih efektif hingga tingkat desa.
6. *Perbaikan fasilitas pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah.* Pada 2025 disebutkan bahwa ratusan gedung SD dan SMP membutuhkan perhatian, sementara kebutuhan peningkatan fasilitas pendidikan masih terus muncul dalam perencanaan pembangunan.
7. *Pengelolaan sampah dan lingkungan belum optimal.* Dokumen perencanaan daerah memasukkan pengelolaan sampah sebagai salah satu persoalan strategis yang belum maksimal.
8. *Penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran harus terus diperkuat.* Dokumen anggaran 2026 masih menjadikan penurunan pengangguran sebagai target pembangunan, termasuk melalui pengembangan investasi, industri, UMKM, dan sektor unggulan.
Poin kritik :
“Di tengah pembangunan dan investasi besar di Lombok Tengah, kebutuhan dasar rakyat seperti jalan, air bersih, penerangan, fasilitas pendidikan, pengentasan kemiskinan, lapangan kerja, dan pengelolaan sampah masih menjadi persoalan yang terus berulang.”
