Notification

×

Iklan

Iklan

Warga praya timur soroti jalan gelap, pertanyakan anggaran miliaran rupiah

Jumat, 07 Agustus 2026 | Agustus 07, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-08-07T16:26:47Z

 WARTA NUSANTARA NTB



Edisi: Sabtu, 08 Agustus 2026 | Seksi: Pembangunan & Masyarakat

Penulis: Usman Jayadi

 

LOMBOK TENGAH – Warga Desa Ganti, Dusun Sepakat, Kecamatan Praya Timur, mempersoalkan belum terpasangnya lampu penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah ruas jalan utama wilayah tersebut. Warga mempertanyakan realisasi anggaran yang dikabarkan mencapai miliaran rupiah setiap tahun.

 

M. Abdul Aziz Zakaria selaku perwakilan warga menyampaikan keluhannya terkait kondisi jalan yang masih gelap gulita, padahal istilah pembangunan menuju kota pintar atau smart city sering digaungkan.

 

"Kata mereka ingin membangun smart city, kenyataannya jalanan rakyat justru gelap gulita. Ke mana perginya perhatian Dinas Perhubungan Lombok Tengah? Apakah hanya kantor saja yang diterangi, sementara jalan rakyat dilupakan?" ujar Abdul Aziz, Sabtu (8/8/2026).

 

Ia menambahkan, satu-satunya penerangan yang ada saat ini justru berasal dari lampu teras rumah warga yang menyala ke arah jalan, bukan dari fasilitas pemerintah. Warga juga menyoroti pemotongan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang rutin dipungut dari tagihan listrik masyarakat, namun hak berupa jalan yang terang dan aman belum terpenuhi.

 

"Setiap bulan kami dipotong PPJ, tapi kami tidak mendapatkan penerangan jalan yang layak. Ini seolah-olah kami diminta membayar kewajiban, namun hak kami diabaikan," tegasnya.

 

Kondisi jalan yang gelap dinilai sangat membahayakan keselamatan. Selain rawan kecelakaan, minimnya penerangan juga memudahkan terjadinya tindak kejahatan seperti perampokan atau begal.

 

Warga meminta Pemkab Lombok Tengah dan Dinas Perhubungan untuk segera melakukan langkah-langkah nyata:

 

1. Melakukan peninjauan dan pemasangan lampu PJU di seluruh ruas jalan Praya Timur sesegera mungkin.

2. Membuka data dan rincian penggunaan anggaran PJU serta aliran dana PPJ secara transparan kepada publik.

3. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan dan pemeliharaan PJU yang belum berjalan maksimal.

 

Hingga berita ini diturunkan, Warta Nusantara NTB masih berupaya menghubungi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk mendapatkan tanggapan resmi terkait keluhan masyarakat tersebut.

 

Sumber:ketua BEM UNW

 

×
Berita Terbaru Update