FP4 NTB: Bupati Lombok Tengah Harus Segera Tetapkan Direktur Definitif RSUD Praya, Jangan Biarkan Pelayanan Publik Terombang-ambing
Praya, 24 Juli 2026 — Forum Peduli Pembangunan dan Pelayanan Publik (FP4) NTB mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah agar segera menetapkan dan melantik Direktur RSUD Praya secara definitif. Kekosongan kepemimpinan yang terlalu lama dinilai berpotensi menghambat pembenahan tata kelola rumah sakit dan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Saat ini, jabatan Pelaksana Jabatan (Pj.) Direktur RSUD Praya masih dirangkap oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, dr. Mamang Bagiansyah. Menurut FP4, kondisi rangkap jabatan tersebut tidak ideal mengingat beban tugas di dua institusi yang sama-sama strategis membutuhkan perhatian dan kepemimpinan penuh.
Sekretaris FP4 NTB, Adv. L. Deny Rusmin J., S.H., mengatakan bahwa rumah sakit daerah merupakan wajah pelayanan kesehatan pemerintah. Karena itu, keberadaan direktur definitif bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan pengambilan keputusan berjalan cepat, efektif, dan bertanggung jawab.
"Rumah sakit tidak boleh dipimpin dalam situasi yang serba sementara terlalu lama. RSUD Praya membutuhkan seorang direktur definitif yang fokus penuh melakukan pembenahan internal, bukan kepemimpinan yang terbagi karena rangkap jabatan. Pelayanan kesehatan menyangkut keselamatan dan hak masyarakat, sehingga tidak boleh dikorbankan oleh lambannya proses pengambilan keputusan," tegas Deny.
FP4 menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan penanganan segera, antara lain antrean panjang di Instalasi Farmasi saat pengambilan obat, gangguan jaringan internet yang berulang sehingga menghambat proses registrasi pasien, khususnya peserta BPJS Kesehatan, tata kelola parkir yang perlu dievaluasi menyusul adanya laporan kehilangan sepeda motor beberapa waktu lalu, serta kondisi sejumlah fasilitas seperti toilet yang memerlukan perbaikan dan peningkatan standar kebersihan.
Menurut Deny, persoalan-persoalan tersebut membutuhkan kepemimpinan yang memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan strategis, melakukan evaluasi menyeluruh, dan memastikan setiap unit pelayanan bekerja secara optimal.
Ia juga menyoroti lambannya Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menetapkan direktur definitif yang mulai memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
"Semakin lama keputusan ini ditunda, semakin besar ruang munculnya pertanyaan publik. Wajar apabila masyarakat mulai bertanya, ada apa sebenarnya sehingga sampai hari ini direktur definitif belum juga ditetapkan? Pemerintah harus menjawab keraguan itu dengan tindakan nyata, bukan membiarkannya berkembang menjadi spekulasi yang tidak perlu."
Meski demikian, FP4 menegaskan bahwa pertanyaan tersebut merupakan bentuk dorongan agar pemerintah segera memberikan kepastian kepemimpinan, bukan tuduhan adanya pelanggaran tertentu.
Deny menambahkan, seorang direktur definitif akan memiliki legitimasi yang lebih kuat untuk melakukan penataan organisasi, meningkatkan disiplin aparatur, mempercepat pengambilan kebijakan, serta menyusun langkah-langkah pembenahan jangka panjang demi meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Praya.
"Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari lambannya birokrasi. Bupati harus menunjukkan keberanian mengambil keputusan. Kepemimpinan yang definitif akan memberikan kepastian arah, mempercepat reformasi pelayanan, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit daerah."
FP4 NTB berharap proses penetapan Direktur RSUD Praya dapat segera diselesaikan secara profesional, objektif, dan berdasarkan kompetensi, sehingga rumah sakit dapat lebih fokus melakukan pembenahan pelayanan demi memenuhi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang cepat, aman, dan bermutu.
Usman jayadi
