Warta nusantara NTB
*Mataram, 10 Agustus 2026* – Sasaka Nusantara menyatakan keprihatinan mendalam atas ditemukannya kejanggalan pengelolaan keuangan daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025. Sebesar *Rp484 miliar* dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat, tidak muncul dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB.
Fakta ini terkuak setelah 4 Anggota DPRD NTB Fraksi PDI Perjuangan melayangkan surat resmi ke BPK Perwakilan NTB pada 4 Agustus 2026, dan meminta audit investigatif terhadap dana tersebut.
*KRONOLOGI DAN KEJANGGALAN*
1. *Asal Dana*: Pemprov NTB menerima tambahan DBH dari Pemerintah Pusat sebesar Rp515 miliar.
2. *Perlakuan Menyimpang*: Sekitar Rp484 miliar dari dana tersebut dimasukkan ke pos Belanja Tidak Terduga (BTT), padahal semestinya masuk SILPA sesuai kaidah pengelolaan keuangan.
3. *Pergeseran Sepihak*: Gubernur NTB menerbitkan Pergub No.2/2025 dan Pergub No.6/2025 untuk mengalihkan dana BTT tersebut menjadi belanja modal guna membiayai program janji kampanye.
4. *Hilang dari LHP*: Dalam LHP BPK yang telah diserahkan ke DPRD NTB, pergeseran dan penggunaan dana Rp484 miliar tersebut tidak tercatat dan tidak diaudit.
5. *Dugaan Melanggar Aturan*: Sesuai `Permendagri 15/2024`, BTT hanya boleh digunakan untuk keadaan darurat, bencana, dan keadaan luar biasa. Bukan untuk program rutin atau Dipolitisasi.
*PERNYATAAN SIKAP SASAKA NUSANTARA*
Ketua Umum Sasaka Nusantara, *YM. Lalu Ibnu Hajar* menegaskan:
> "Setengah triliun uang rakyat tidak boleh menguap begitu saja. Tidak munculnya Rp484 miliar dalam LHP BPK adalah alarm merah. Ini berpotensi menjadi 'Dana Siluman' jilid 2 setelah kasus Pokir DPRD NTB yang kini disidangkan."
> "Kami menduga kuat ada penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian negara. Oleh karena itu Sasaka Nusantara mendesak:"
*TUNTUTAN SASAKA NUSANTARA:*
1. *KPK RI* agar segera melakukan *Audit Investigatif* dan penelusuran aliran dana Rp484 miliar tersebut.
2. *BPK RI* agar segera melakukan *Audit Investigatif* dan menjelaskan kepada publik mengapa dana sebesar itu tidak muncul dalam LHP.
3. *Pemerintah Provinsi NTB* agar menghentikan praktik pergeseran anggaran sepihak dan mengembalikan akuntabilitas pengelolaan APBD.
Sasaka Nusantara mengapresiasi langkah 4 Anggota DPRD NTB dari PDIP: Bapak Made Slamet, Raden Nuna Abriadi, Suhaimi, dan Abdul Rahim yang berani bersuara. Ini adalah bentuk pengawasan yang dibutuhkan rakyat.
*"Uang Rakyat Harus Jelas. Tidak Ada Lagi Dana Siluman. Kami Kawal Sampai Tuntas!"*
*Ketua Umum Sasaka Nusantara*
*YM. LALU IBNU HAJAR*
#SasakaNusantara #Audit484Miliar #BongkarDanaSilumanBTT #KPK #BPK #NTB
