LOMBOK BARAT — Keberadaan tempat penampungan sampah di kawasan Pasar Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, menjadi perhatian masyarakat. Lokasi penampungan yang disebut berada tidak jauh dari lingkungan sekolah dan tempat ibadah dikeluhkan warga karena dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan serta aktivitas masyarakat sekitar.
Keluhan tersebut mendorong warga Keru meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui dinas terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), segera turun ke lapangan untuk melihat secara langsung kondisi tempat penampungan sampah tersebut.
Warga berharap pemerintah tidak hanya menangani tumpukan sampah yang terlihat di lokasi, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan dan kelayakan lokasi penampungan.
Menurut warga, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai keberadaan sampah, melainkan juga menyangkut kondisi lingkungan di sekitar fasilitas publik. Pasalnya, lokasi penampungan disebut berada dekat dengan tempat masyarakat menjalankan ibadah serta lingkungan pendidikan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
WARGA KHAWATIR SAMPAH MENUMPUK
Masyarakat mengkhawatirkan apabila sampah tidak dikelola dan diangkut secara rutin, tumpukan tersebut dapat menimbulkan bau tidak sedap dan mengurangi kenyamanan lingkungan.
Selain itu, warga juga menilai sampah yang dibiarkan menumpuk berpotensi menjadi tempat berkembangnya lalat maupun organisme lain yang dapat mengganggu kebersihan lingkungan. Karena itu, mereka meminta adanya sistem pengangkutan dan pengelolaan yang lebih teratur.
“Kami meminta pemerintah turun melihat langsung kondisi di lapangan. Kalau memang lokasinya terlalu dekat dengan sekolah dan tempat ibadah, kami berharap bisa dicarikan lokasi lain yang lebih layak,” ujar salah seorang warga.
Warga berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali lokasi tempat penampungan tersebut apabila berdasarkan hasil pengecekan memang dinilai kurang sesuai. Pemindahan, menurut mereka, dapat menjadi salah satu pilihan apabila tersedia lokasi alternatif yang lebih layak dan memenuhi ketentuan.
Namun, masyarakat juga menegaskan bahwa keberatan yang disampaikan bukan berarti menolak pengelolaan sampah. Warga justru berharap pemerintah menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik sehingga kebutuhan kebersihan tetap terpenuhi tanpa mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.
MINTA KEPASTIAN PENGANGKUTAN
Selain meminta evaluasi lokasi, warga juga berharap adanya kepastian mengenai jadwal pengangkutan sampah dari kawasan Pasar Keru.
Menurut mereka, kejelasan jadwal pengangkutan penting untuk mencegah sampah menumpuk terlalu lama. Pengelolaan yang rutin juga diharapkan dapat menjaga kebersihan kawasan pasar sekaligus mengurangi potensi gangguan terhadap lingkungan sekitar.
Masyarakat meminta persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut karena Pasar Keru merupakan salah satu kawasan yang memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi. Penataan tempat penampungan sampah dinilai perlu memperhatikan kepentingan pedagang, pengguna pasar, warga sekitar, serta masyarakat yang beraktivitas di sekolah dan tempat ibadah.
Di sisi lain, evaluasi terhadap lokasi tempat penampungan juga perlu mempertimbangkan aspek teknis, kondisi lingkungan, akses pengangkutan, serta ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keputusan mengenai penataan atau kemungkinan pemindahan TPS dapat dilakukan berdasarkan kajian dan kondisi faktual di lapangan.
PEMKAB DAN DLH DIMINTA SEGERA TURUN
Warga berharap Pemkab Lombok Barat bersama DLH segera merespons keluhan tersebut dengan melakukan pengecekan langsung. Mereka menginginkan adanya solusi konkret, baik berupa peningkatan pengangkutan, penataan area penampungan, maupun evaluasi lokasi apabila memang diperlukan.
Masyarakat juga berharap komunikasi antara pemerintah dan warga dapat dibangun secara terbuka. Dengan adanya dialog, persoalan pengelolaan sampah di Pasar Keru diharapkan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengenai keluhan warga tersebut, termasuk mengenai kondisi TPS, jadwal pengangkutan, maupun kemungkinan penataan atau pemindahan lokasi penampungan sampah di kawasan Pasar Keru.
Keterangan dari pihak pemerintah dan instansi terkait diperlukan untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan serta mengetahui langkah penanganan yang akan dilakukan.
Penulis: Zainudin
WARTA NUSANTARA
“Menyajikan Fakta, Menginspirasi Bangsa.”
